BatasJogja – Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dan Joko Parwoto, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subiyanto pada Rabu (20/2/2025). Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo berpesan agar kepala daerah memprioritaskan kepentingan rakyat sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945.
“Beliau berpesan supaya kita fokus memikirkan kepentingan rakyat, yaitu melindungi masyarakat, mensejahterakan, dan mencerdaskan. Dengan demikian, tugas kepala daerah harus sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujar Endah usai dilantik, Kamis (20/2/2025)
Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan fokus utama adalah mengidentifikasi permasalahan dan potensi di Gunungkidul. Hal ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat, mengingat APBD yang digunakan saat ini merupakan hasil perencanaan pemerintahan sebelumnya.
Prioritas mereka adalah mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mengidentifikasi potensi, dan merumuskan solusi. Karena APBD yang saat ini berjalan adalah perencanaan dari bupati sebelumnya.
Endah menekankan bahwa program-program unggulan akan difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih rendah di Kabupaten Gunungkidul. Beberapa program tersebut meliputi bocah pintar, warga sehat, dan UMKM berdaya.
Namun, mengingat adanya pemangkasan anggaran dari pusat, pihaknya akan menyesuaikan prioritas melalui anggaran perubahan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Karena ada banyak pemangkasan anggaran, kami akan menyesuaikan. Untuk RPJMD, kami akan memilih program prioritas yang bisa dilaksanakan di anggaran perubahan atau 2026,” tambahnya.
Target Jangka Panjang: Infrastruktur dan Pariwisata
Selama masa jabatannya, pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan topografi pegunungan dan potensi pariwisata, Endah mengungkapkan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat dan DIY, baik melalui dana keistimewaan, dana perimbangan, maupun sumber dana lainnya. Pendapatan asli daerah kami yang rendah harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pariwisata dan perekonomian lokal,” ujar Endah.
Endah mengajak seluruh masyarakat Gunungkidul untuk bersatu padu membangun daerah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Saatnya kita bersatu padu, bergerak serentak untuk membangun Gunungkidul agar menjadi lebih baik. Pembangunan tidak bisa dilakukan hanya oleh bupati, tetapi harus melibatkan seluruh warga masyarakat,” pungkasnya. (BJ-3/byu)
